Soroti Dugaan BBM Subsidi Dijual ke Tambang, M Rohid Desak BPH Migas dan Pertamina Bertindak Tegas

Rohid menegaskan bahwa BBM bersubsidi berasal dari anggaran negara dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Oleh sebab itu, penyalahgunaan distribusi subsidi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh BBM bersubsidi.

Ia juga meminta evaluasi terhadap regulator maupun pengawas agar tidak ada oknum yang ikut terlibat dalam praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

"Yang seperti ini harus dievaluasi. Jangan sampai regulator-regulator, oknum-oknumnya, ikut bermain di sini. Karena sudah cukup jelas, BBM subsidi ini dibiayai oleh negara. Bukan pakai uang kita pribadi, tetapi uang negara, Pak. Biar jelas," ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Rohid mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Mafia BBM di Komisi XII DPR RI. Menurutnya, jaringan mafia BBM bekerja secara terorganisasi sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih komprehensif.

"Saya mungkin izin memberikan saran, Pimpinan. Ke depannya, untuk mem-backup BPH Migas ini, kita bentuk panja, Pimpinan. Mafia BBM ini luar biasa. Kita enggak tahu siapa pelakunya dan mana saja orangnya," katanya.

Rohid kembali menegaskan bahwa seluruh bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi harus ditindak tanpa pandang bulu karena menyangkut hak masyarakat dan penggunaan uang negara.

Ia juga mendesak PT Pertamina Patra Niaga menjatuhkan sanksi tegas kepada dua SPBU yang diduga menjual BBM bersubsidi kepada mafia BBM. Menurutnya, tindakan tegas diperlukan agar penyaluran subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang mencari keuntungan secara ilegal.

"Nah, saya minta tindak tegas, Pak, hari ini. Apalagi sekarang zamannya Presiden kami, Presiden Prabowo Subianto. Enggak usah main-main, Pak. Hari ini saya sampaikan, ini untuk rakyat, kembali untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Saya sampaikan dengan tegas hari ini di sini," pungkasnya.

Editor : Suriya Mohamad Said