Ketum DPP K. SEJATI Fatiwanolo Zega Kritik Ketenagakerjaan Sumut, Soroti Dugaan Intimidasi

MEDAN, iNewsDeliRaya.id — Ketua Umum DPP K. SEJATI, Fatiwanolo Zega, S.H., melontarkan kritik terhadap penanganan persoalan ketenagakerjaan di Sumatera Utara yang dinilainya masih perlu mendapat pembenahan serius.

Fatiwanolo menilai penanganan masalah ketenagakerjaan di Sumut semakin tidak bermutu, tidak terpimpin dan cenderung berjalan berdasarkan kebijakan masing-masing pihak di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan maupun Pengawas Ketenagakerjaan.

Baca Juga

Fatiwanolo Zega Kritik Ketenagakerjaan Sumut, Kadisnaker Jelaskan Penanganan 3 Perusahaan

“Penanganan masalah ketenagakerjaan di Sumatera Utara semakin tidak bermutu, tidak terpimpin dan suka-suka Dinas Ketenagakerjaan atau Pengawas Ketenagakerjaan,” ujar Fatiwanolo.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Ia juga menyoroti dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap perusahaan yang tidak memiliki kedekatan atau kemampuan memberikan uang.

“Akibat dari itu pengusaha yang tidak punya kedekatan atau pemberian uang akan semakin mendapatkan intimidasi, dan jika perusahaan memiliki uang dan memberi, akan berkuasa dan arogan dengan cara melanggar aturan hukum yang merugikan pekerja/buruh,” katanya.

Baca Juga

Kuasa Hukum Buruh Pertanyakan Status Usaha Mikro CV Cahaya Ternak, Miliki 300 Ribu Ayam Petelur

Fatiwanolo menegaskan, pembenahan perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta integritas moral petugas yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

“Kita mencari orang atau petugas yang punya SDM yang baik dan moral tinggi untuk penegakan hukum,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah dapat memastikan seluruh proses penanganan persoalan ketenagakerjaan dilakukan secara profesional, objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga

Setahun Teror Bom Molotov Rumah Ketua Buruh di Medan Belum Terungkap Jelang May Day 2026

Menurutnya, penegakan aturan yang adil dan transparan penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pengusaha.

Fatiwanolo juga mendorong agar pengawasan ketenagakerjaan tidak dilakukan secara tebang pilih sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan berdasarkan fakta, aturan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Editor: Sadam Husin