MEDAN, iNewsDeliRaya.id – Ketua Umum DPP Advokasi Demokrasi Nusantara Indonesia (ADNI), Eka Putra Zakran, SH, MH, menanggapi maraknya aksi tawuran dan geng motor di kawasan Medan Utara, khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Ia menilai kondisi ini bukan hal baru dan perlu penanganan serius serta berlapis dari aparat kepolisian.
"Masalah tawuran di Medan Utara bukan barang baru. Sudah berulang kali terjadi, jadi butuh tindakan ekstra dari segi pengamanan dan pengawasan secara berkala, siang dan malam," ujar Eka pada Rabu (14/5/2025).
Menurutnya, penguatan personel dan dukungan operasional harus menjadi prioritas. Bahkan, ia menyarankan kolaborasi antara Polri dan TNI untuk memperkuat pengamanan di kawasan yang dinilai rawan konflik tersebut.
“Kalau di wilayah lain seperti Medan Amplas atau Medan Selayang itu cenderung aman. Tapi di Belawan perlu totalitas. Aparat yang ditempatkan juga harus punya kapasitas intelektual, kemampuan lobi, dan pendekatan humanis kepada masyarakat,” tegasnya.
Eka juga menyoroti pentingnya pendekatan intelijen untuk mendeteksi dan mengantisipasi provokator di balik setiap aksi tawuran. Menurutnya, intelijen harus proaktif mengidentifikasi dan memetakan potensi konflik sejak dini.
“Penegakan hukum juga harus humanis, tidak dengan kekerasan. Polisi itu pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jangan sampai bergeser dari fungsi itu. Kita perlu solusi yang edukatif dan preventif, bukan hanya represif,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya pemetaan kerawanan di Medan Utara secara menyeluruh, mengingat kawasan tersebut tidak hanya memiliki jalur darat, tetapi juga laut sebagai akses utama keluar-masuk barang dan jasa.
“Kita butuh pemimpin yang mampu menyentuh aspek psikologi masyarakat. Penyelesaian masalah sosial seperti ini butuh pendekatan yang konkret dan humanis,” tutupnya.
Editor : Sadam Husin
Artikel Terkait
