Bom Molotov Meledak di Medan Deli, Rumah Ketum Serikat Buruh Dilempar OTK

MEDAN, iNewsDeliRaya.id- Aksi teror pelemparan bom molotov yang menimpa rumah Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Independen (K. SEJATI), Fatiwanolo Zega, mengangkat sorotan penting tentang dinamika perjuangan buruh dan keamanan aktivis di Sumatera Utara. Peristiwa yang terjadi dini hari Jumat (25/4) kemarin di Medan Deli ini bukan sekadar serangan kriminal, melainkan gambaran nyata ketegangan antara hak pekerja dan kekuatan ekonomi yang kerap tak terbendung.

Fatiwanolo Zega, sosok advokat sekaligus ketua serikat buruh, dikenal aktif membela ratusan pekerja yang menuntut hak normatif, seperti pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kasus-kasus yang tengah ditanganinya, termasuk di sebuah pabrik minuman ringan di Tanjung Morawa, rupanya memantik konflik yang berujung pada teror terhadap dirinya dan keluarganya.

“Pelemparan molotov ini jelas intimidasi yang mengancam nyawa dan semangat perjuangan kami,” ungkap Fatiwanolo. Bukti rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku berhelm melemparkan bom molotov ke rumahnya, menegaskan bahwa aksi ini terencana dan serius.

Kasus ini memicu pertanyaan besar: Sejauh mana negara dan aparat keamanan mampu memberikan perlindungan kepada para aktivis buruh yang berjuang di garis depan keadilan sosial? Keberanian para pelaku yang masih bebas menunjukkan celah keamanan dan lemahnya efek jera.

Lebih jauh, teror ini menyoroti tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak buruh. Meski sudah dilaporkan ke Kepolisian dan Dinas Ketenagakerjaan, hingga kini kasus-kasus buruh yang melibatkan perusahaan besar masih menghadapi hambatan signifikan dalam penyelesaiannya. Tekanan dari pihak eksternal hingga kunjungan utusan organisasi kepemudaan yang diduga terkait perusahaan memperlihatkan kompleksitas dan ‘politik’ yang menyelimuti kasus tersebut.

Kejadian ini membuka ruang bagi inovasi dalam sistem perlindungan pekerja dan aktivis. Implementasi teknologi pengawasan terpadu, seperti CCTV dengan akses langsung ke aparat keamanan dan aplikasi pengaduan buruh berbasis digital yang transparan, dapat menjadi solusi efektif untuk meminimalisir intimidasi dan mempercepat proses hukum.

Di sisi lain, penguatan kerjasama lintas lembaga mulai dari kepolisian, dinas ketenagakerjaan, hingga organisasi masyarakat sipil sangat krusial agar hak buruh tidak terus menjadi korban kekuatan ekonomi yang tak terkendali.

Fatiwanolo bersama LBH Samaeri Ono Niha telah mengancam aksi massa jika proses hukum berjalan lamban atau tidak transparan. Ini menjadi sinyal kuat bahwa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum akan terus memicu konflik sosial yang lebih luas.

Kasus ini bukan hanya tentang satu serangan teror, tetapi refleksi mendalam bagaimana negara harus hadir melindungi rakyat kecil dan memastikan supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Editor : Sadam Husin