JAKARTA, iNewsDeliRaya.id - Pemerintah Indonesia berencana untuk memangkas anggaran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun anggaran 2025.
Total pemotongan mencapai angka yang cukup drastis, sekitar Rp105 miliar, dari anggaran sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kelangsungan berbagai program yang ditujukan untuk perlindungan dan penanganan pekerja migran.
Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI, Hadi Wahyuningrum, menegaskan bahwa pemangkasan ini akan sangat mengganggu program-program pencegahan dan penanganan terhadap pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dia menyampaikan kekecewaannya atas keputusan ini, mengingat banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh BP2MI untuk melindungi pekerja migran dari berbagai ancaman.
Anggaran yang dialokasikan untuk BP2MI pada tahun 2025 mencapai Rp424,6 miliar, turun signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp530,5 miliar. Hadi Wahyuningrum menilai anggaran yang minim tidak sebanding dengan tantangan nyata yang dihadapi oleh lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya.
Kritik terhadap pemangkasan anggaran juga datang dari anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, yang menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengurus sektor penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Menurutnya, BP2MI memerlukan dukungan yang lebih besar untuk dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif, terutama dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja migran.
Pemotongan anggaran ini juga memicu seruan untuk sinergi yang lebih baik antara BP2MI dengan Kementerian Ketenagakerjaan, guna memastikan bahwa program-program pelindungan dan peningkatan kualitas SDM pekerja migran dapat berjalan optimal. Hal ini menjadi penting mengingat peran strategis pekerja migran dalam menyumbangkan devisa negara.
Dalam konteks ini, peningkatan anggaran untuk BP2MI menjadi krusial sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam menggarap sektor yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi nasional. Diharapkan bahwa evaluasi ulang terhadap alokasi anggaran ini dapat mempertimbangkan dampak langsung terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di masa depan.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
