LANGKAT, iNewsDeliRaya.id - Dampak dari robohnya Jembatan Sei Air Tenang akibat truk pasir yang melintas dan nyaris terjun ke dalam sungai sedalam lima meter karena diduga melebihi tonase muatan, memaksa pemerintah dan kepolisian Polres Langkat untuk membuka jalur alternatif sebagai sarana penghubung masyarakat di dua kecamatan.
Untuk jembatan yang roboh, dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan perbaikan dengan membangun ulang jembatan dengan anggaran mencapai lebih dari Rp2 miliar.
Robohnya jembatan yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Serangan dan Kecamatan Padang Tualang, sangat berdampak pada masyarakat setempat.
Terlihat sejumlah warga masih nekat melintasi jembatan dengan berjalan kaki di pinggir jembatan meski keadaan jembatan sudah tak layak untuk dilalui, meskipun akses tersebut merupakan jalur utama bagi warga sekitar.
Pasca robohnya jembatan, pihak kepolisian Polres Langkat dan Dinas Perhubungan melakukan rekayasa lalu lintas dengan membuat jalur alternatif sepanjang lebih kurang tiga kilometer mulai dari pintu masuk Dusun Tegal Rejo menuju Desa Beteng Rejo.
"Jalur alternatif ini hanya bisa dilintasi oleh kendaraan roda dua, roda tiga, dan kendaraan roda empat pribadi, sementara truk tidak bisa melintas mengingat jalur alternatif tersebut merupakan jalan dusun. Dengan demikian, akses dan aktivitas warga yang menghubungkan Kecamatan Padang Tualang dan Batang Serangan tidak terputus," kata AKP Maruli Simanjorang selaku Kasat Lantas Polres Langkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Mulyono, saat meninjau lokasi mengatakan bahwa jembatan Sei Air Tenang yang menghubungkan Kecamatan Padang Tualang dan Batang Serangan yang ambrol akan dibangun ulang pada akhir Juli 2024 dengan anggaran mencapai dua puluh miliar rupiah dan proses pembangunan jembatan itu akan memakan waktu lebih kurang lima sampai enam bulan.
Diketahui Jembatan Sei Air Tenang yang merupakan jalur utama ke objek wisata Tangkahan kondisinya sudah memprihatinkan sejak beberapa tahun terakhir. Namun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan sopir-sopir truk dengan tonase besar mengangkut hasil bumi tetap nekat melintas meski telah ada larangan dari pemerintah.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta