"Ini ada di Provinsi Sumatera Utara, letaknya di Kabupaten Sidikalang. Nah, ini ada indikasi pengawas itu bermain dan dia menjual BBM solar. Ada indikasi aparat penegak hukum juga yang terlibat di sini. Jadi, saya sampaikan hari ini, Pak Kepala harus lebih berani ke depannya. Jangan pandang bulu, Pak Kepala. Jangan gara-gara mungkin ada aparat di situ, jadi ragu-ragu. Jangan, Pak. Perintah Presiden Prabowo hari ini jelas, Pak. Siapa pun backing-nya, siapa pun backup-nya, tangkap, Pak!" tegasnya.
Rohid meminta BPH Migas segera mengirim tim untuk memeriksa SPBU yang diduga menjadi lokasi penyelewengan dan mengusut seluruh pihak yang terlibat tanpa memandang latar belakang maupun pihak yang memberikan perlindungan.
"Saya minta Kepala BPH besok segera kirim tim ke mari. Cek siapa pelaku-pelakunya. Silakan ditangkap, Pak, di SPBU ini," katanya.
Selain kasus di Sumatera Utara, Rohid juga menyoroti dugaan penyaluran BBM bersubsidi kepada perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur.
"Nah, ini SPBU di Kalimantan Timur, Pak Wadirut," ujarnya.
Menurut Rohid, laporan mengenai penjualan BBM bersubsidi dari SPBU kepada aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur sudah banyak diterima. Ia menilai praktik tersebut telah berlangsung cukup lama dan tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan yang ditutupi.
"Jadi, banyak sekali laporan dari Kaltim. Banyak sekali SPBU yang menjual ke tambang-tambang. Itu sudah lumrah. Kita enggak usah bicara tutup-tutupan, ini sudah lumrah di sana," ungkapnya.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
