Pemangkasan Anggaran BP2MI 2025 Dinilai Ancaman Serius bagi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

JAKARTA, iNewsDeliRaya.id - Pemerintah Indonesia berencana untuk memangkas anggaran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun anggaran 2025.

Total pemotongan mencapai angka yang cukup drastis, sekitar Rp105 miliar, dari anggaran sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kelangsungan berbagai program yang ditujukan untuk perlindungan dan penanganan pekerja migran.

Baca Juga

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jadi Prioritas dan Kebijakan

Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI, Hadi Wahyuningrum, menegaskan bahwa pemangkasan ini akan sangat mengganggu program-program pencegahan dan penanganan terhadap pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dia menyampaikan kekecewaannya atas keputusan ini, mengingat banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh BP2MI untuk melindungi pekerja migran dari berbagai ancaman.

Anggaran yang dialokasikan untuk BP2MI pada tahun 2025 mencapai Rp424,6 miliar, turun signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp530,5 miliar. Hadi Wahyuningrum menilai anggaran yang minim tidak sebanding dengan tantangan nyata yang dihadapi oleh lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya.

Kritik terhadap pemangkasan anggaran juga datang dari anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, yang menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengurus sektor penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Menurutnya, BP2MI memerlukan dukungan yang lebih besar untuk dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif, terutama dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja migran.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta